Pertimbangan fungsi BKD Jawa Barat dan tanggung jawabnya
Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah BKD provinsi Jawa Barat. Apalagi jika mengikuti rekrutmen CPN di daerahnya masing-masing. CCD atau Badan Pelayanan Publik Daerah merupakan instansi pemerintah yang sangat penting dengan beberapa tanggung jawab dan fungsi dasar.
BKD paling dikenal masyarakat jika ada kit CPNS. Karena tugas utama CCD ini adalah membantu gubernur atau bupati dalam pengelolaan PNS. Ya, tidak hanya saat penggeledahan atau rekrutmen PNS, tetapi juga untuk pengaturan dan pengawasan PNS.
Jika anda tertarik untuk menjadi salah satu PNS, maka anda harus tahu tentang BKD dan apa isinya. Dengan demikian, ia akan lebih memahami apa tanggung jawab sebuah instansi atau instansi pemerintah.
Di setiap kota dan kabupaten akan ada kantor CCD, yang akan menangani semua urusan administrasi pegawai negeri sipil di kota. Ruang lingkup pekerjaan, serta tugas lembaga yang satu ini, sangat luas dengan tanggung jawab yang besar. Semua tugas dan tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang.
Di dalam lembaga BCS, ada beberapa sub-sektor yang akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Baik itu menyediakan objek, monitoring, maupun menyiapkan laporan. Untuk informasi lebih lanjut, berikut adalah penjelasan tentang CCD dan fungsi serta tanggung jawab utamanya.
Temui Institusi Regional staf CCD
BKD merupakan lembaga atau instansi negara yang mengatur pelaksanaan tugas dan pelatihan PNS di suatu bidang tertentu. Misalnya, BKD Jawa Barat akan bertanggung jawab mengelola, mengatur, memantau dan menyediakan fasilitas bagi PNS di wilayah Jawa Barat.
CCD kabupaten atau kota hanya bertanggung jawab atas perawatan pegawai negeri di kota yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab atas kota lain. Oleh karena itu, kekuasaan hanya terbatas di tingkat regional. Namun, ada yang memiliki kekuatan nasional, yaitu agen perekrutan nasional.
Lembaga ini akan melakukan fungsi bagian administrasi manajemen PNS, baik penyediaan pekerjaan atau tugas, pelaksanaan pelatihan pelatihan dan masa kerja. Ketika seorang pelayan publik ingin mengurus berbagai file, seperti mutasi atau kacamata/pembaruan pendidikan, ia harus berurusan dengan lembaga itu.
Ketua CCD provinsi Jawa Barat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah untuk menjalankan fungsi sesuai dengan undang-undang. Untuk mewujudkan visi dan misinya, badan negara ini akan membentuk program kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik.
Fungsi CCD akan dituangkan dalam program kerja, yang diperbarui setiap tahun untuk menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Selain itu, regenerasi di CCD dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM yang handal di masa depan dan mampu menunjukkan kinerja terbaik.
Mengenal Visi dan Misi BKD Jawa Barat
Visi utamanya adalah “Terwujudnya aparatur yang BAIK dan sejahtera.” Dalam perkembangannya, tidak apa-apa; Berkualitas, akuntabel, inovatif dan kreatif. Visi ini diharapkan dapat membentuk organisasi yang profesional dan bereputasi sehingga dapat membantu kegiatan pimpinan daerah. Deskripsi makna visi adalah sebagai berikut:
- Mutu, yaitu tersedianya kualitas dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan harapan seluruh penduduk Indonesia.
- Akuntabel, yaitu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan.
- Inovatif, yaitu kemampuan untuk merefleksikan atau memperkenalkan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja.
- Kreatif, yaitu mampu berkreasi dalam menciptakan sesuatu atau meningkatkan manfaat dari sesuatu yang sudah ada.
- Sejahtera, yaitu untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi pelayan publik, baik secara materi, finansial maupun spiritual.
BKD Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki visi, tetapi juga memenuhi misi yang dijalankan dari waktu ke waktu. Misi ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan harus dijalankan oleh setiap pejabat di lingkungan lembaga ini. Misi berikut dilakukan:
- Penerapan sistem personalia modern sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Bantuan dalam meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan karyawan berdasarkan kinerja pekerjaan masing-masing individu.
- Tingkatkan profesionalisme pekerjaan karyawan dengan bantuan bimbingan dan pelatihan.
Periksa tanggung jawab BKD Jawa Barat
WEBID :
- percetakansurabaya.co.id
- idcop.id
- wartabali.co.id
- gopher.co.id
- scouts.id
- arenagame.co.id
- jakartaforum.co.id
- theolive.id
- sanghyangseri.co.id
- ArenaGame.co.id
- rhbinvest.co.id
- forjasida.id
- murahan.id
- sapnudin.co.id
- khalifagrass.co.id
- nixma.id
- grahajurnal.id
- intrace.id
- project6id.co.id
- directory.co.id
- kepripos.co.id
- webpro.co.id
- kka.co.id
- everlite.id
- visualisasi.id
- itsforex.id
- fsii.co.id
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan daerah, tugas utama CCD adalah mengelola PNS setempat. Karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan administrasi karyawan di lembaga ini harus dilakukan. Tugas dan fungsi lain dari lembaga kepegawaian ini adalah:
- Menyusun rencana pengaturan daerah bagi staf daerah, memperhatikan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengadopsi peraturan sesuai dengan standar nasional.
- Untuk melaksanakan perencanaan dan penyesuaian sistem personalia lokal.
- Melaksanakan pelaksanaan administrasidalam hal administrasi, pemberhentian dan mutasi PNS.
- Menyerahkan proyek dan membuat keputusan tentang kebijakan teknis untuk pengembangan pegawai negeri sipil setempat.
- Penyediaan layanan administrasi bagi aparatur sipil negara, seperti pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, pergantian jabatan struktural atau fungsional, yang dilakukan sesuai dengan norma-norma perundang-undangan kepegawaian.
- Menyiapkan dan menetapkan kebijakan pensiun aparatur sipil negara sesuai dengan undang-undang, norma, dan standar prosedur saat ini.
- Penetapan upah dan tunjangan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- Manajemen aparatur sipil negara dan manajemen sistem informasi personel daerah.
Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, CCD Provinsi Jawa Barat sepenuhnya mematuhi kebijakan dan pengaturan mengenai segala hal yang berkaitan dengan PNS yang sedang atau mengabdi di wilayah Jawa Barat. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas pengangkatan, promosi, dan pengelolaan pensiun karyawan.
BKD tingkatkan profesionalisme aparatur sipil negara
Persiapan program kerja diatur dengan cermat untuk berkontribusi pada peningkatan pekerjaan aparatur negara. Program kerja tersebut menyesuaikan dengan tujuan agen perekrutan lokal sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. Dalam hal ini, disesuaikan dengan norma-norma undang-undang tingkat pusat.
BKD Jawa Barat fokus pada peningkatan profesionalisme kerja dalam rangka membentuk aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab. Sehingga ke depan ia dapat menyiapkan perangkat yang handal yang akan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab. Berikut beberapa program kerja yang dijalankan:
- Melaksanakan rekrutmen CPNS. Program ini dilaksanakan setiap tahun atau minimal 2 tahun sekali untuk mengisi lowongan jabatan karena pensiun, meninggal dunia, atau kebutuhan tenaga kerja tambahan.
- Proses penganugerahan berlangsung dalam bentuk peningkatan kehormatan kepada CPNS bagi orang-orang honorer dengan kinerja terbaik sebagai imbalan atas ibadah.
- Rekrutmen untuk menerima Praja IPDN melalui tes diikuti oleh anak laki-laki dan perempuan setempat dan dari beberapa daerah lain di Indonesia.
- Layanan administrasi seperti pembuatan kartu pegawar, pengelolaan kartu TASPEN atau pendaftaran tanggungan bagi PNS yang sudah menikah.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan ujian bagi PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat.
- Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi PNS.
- Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajemen aparatur negara, atau pelatihan di daerah, atau organisasi pekerja yang berpartisipasi dalam pelatihan di BCS pusat.
Sebagai lembaga yang menggalakkan kegiatan pimpinan daerah dalam mengatur PNS, CCD memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya menetapkan tugas pokok, berdasarkan fungsinya, CCD provinsi Jawa Barat juga harus memenuhi visi dan misi sebagai lembaga kepegawaian.